UU HPP Resmi Diundangkan ; Prodi Perpajakan UMMI Gelar Sosialisasi
UU HPP Resmi Diundangkan ; Prodi Perpajakan UMMI Gelar Sosialisasi

UU HPP Resmi Diundangkan ; Prodi Perpajakan UMMI Gelar Sosialisasi

  • Ditulis oleh Rafalda Astiawati Rachman (Intership)
  • pada Minggu, 07 November 2021

Sosialisasi ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahfahaman di masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang baru sebagaimana tertuang Pada UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta telah diundangkan pada 7 Oktober 2021.

Sosialisasi berlangsung pada tanggal 5 November 2021 secara Online melalui Zoom Meeting yang menyampaikan 2 materi, diantaranya yaitu Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 dan Peraturan Insentif Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang tertuang dalam PMK 149 Tahun 2021.

Dalam sambutannya, Oki R Kashmirputra selaku Kepala Bagian Humas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1 menjelaskan,

“Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan Undang – Undang salah satu sembilan inisiatif strategis dalam pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan, sebagai informasi saat ini Direktorat Jendral Pajak sedang megadakan reformasi perpajakan dimana reformasi perpajakan menyokong lima pilar yaitu reformasi di bidang organisasi, reformasi di bidang sumber daya manusia, reformasi di bidang teknologi, informasi dan analisis data, reformasi proses bisnis, reformasi terkait peraturan dan perundang – undangan perpajakan."

Dengan Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak merupakan tujuan dari adanya penyusunan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.